Profil

COMPANY PROFILE PK-OTDA

PROFIL PENGKAJIAN KEUANGAN DAN OTONOMI DAERAH (PK-OTDA)

Pengkajian Keuangan Dan Otonomi Daerah (PK-OTDA) didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2018, Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bergerak di bidang : Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya, Simposium dan in house Training bagi instansi Pemerintah baik Eksekutif, Legislatif, BUMN, BUMD dan Swasta serta didukung oleh Narasumber/Instruktur yang berkompoten dan Profesional dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

  • Berbadan Hukum Akta Pendirian Lembaga, Pengkajian Keuangan Dan Otonomi Daerah (PK-OTDA) di Kantor Notaris & PPAT. ZAINUDDIN, SH pada hari jum’at, tanggal dua belas oktober tahun dua ribu delapan belas (12-10-2018) di Jakarta, Nomor Akte : 47
  • Terdaftar di Ditjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Surat Keterangan Terdaftar (AHU SKT) Nomor : 0012615.AH.01.07.TAHUN 2018
  • Terdaftar di Ditjen Pajak Depkeu RI. NPWP. 76.487.434.2-004.000
  • Pendiri Terdaftar di Ditjen Pajak Depkeu RI. NPWP. 86.485.479.0-427.000
  • Terdaftar di DPP ALPEKSI. Nomor KTA. 1302004/KTA-ALPEKSI/I/2018, Nomor Sertifikat : AA1602004.100/BSA-ALPEKSI/I/2018
  • Rekening Koran BANK DKI Cabang Walikota Jakarta Timur No. 503-11-00815-3 a/n. Pengkajian Keuangan Dan Otonomi Daerah 

VISI DAN MISI

Mewujudkan cita-cita Luhur Bangsa dalam mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparat pemerintah, baik Eksekutif maupun Legislatif dan masyarakat guna terciptanya manusia indonesia yang berkepribadian bersih, jujur, berwibawa dan bertanggungjawa

Menunjuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 dan telah di Revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi dan membantu pemerintah mensosialisasikan Peraturan/Kebijakan Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Depertemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Permendagri No. 23 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Serta Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang Mengatur dalam hal Pendalaman Tugas/Pengembangan, Kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti Tenaga Ahli yang Pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran, dapat berupa Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Workshop, Loka Karya, Seminar atau sejenis lainnya dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri,serta dapat bekerjasama dengan Pihak Penyelenggara lainnya  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MAKSUD DAN TUJUAN

Mengusahakan dan turut serta membantu pemerintah Republik Indonesia dalam memajukan pendidikan umum, kesejahteraan dan keamanan demi kepentingan bangsa dan negara, dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kinerja Aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan mensosialisasikan serta mensikronisasikan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar kebijakan pemerintah pusat dapat di pahami dan di jalankan dengan baik oleh pemerintah daerah agar target pembangunan dapat tercapai dan kesejahteraan bangsa indonesia dapat terwujudkan serta terciptanya Pemerintahan yang Baik di Seluruh Indonesia.